Ruko S.Parman Corner Unit 5 & 6 Jl. S. Parman No. 47A, Semarang 50231 Telp : (024) 850 8868 (Hunting), Fax : (024) 850 886" />

PT.RIFAN FINANCINDO BERJANGKA SEMARANG

Seluruh Kartu ATM Harus Pakai Chip di 2022, Ini Tahapannya

109344_ilustrasi-kartu-kredit_663_382

Rifan Financindo Berjangka – Bank Indonesia (BI) menyiapkan strategis khusus merealisasikan aturan penggunaan chip dan PIN online untuk Kartu Anjungan Mandiri (ATM)/Debit. Target realisasinya adalah 31 Desember 2021 atau sekitar lima tahun yang akan datang.

“Kita akhirnya tetap milestone pemenuhan migrasi kartu chip secara bertahap,” kata Farida Paranginangin, Direktur Pengawasan dan Kebijakan Sistem Pembayaran BI, dalam bincang-bincang di kantor pusat BI, Jakarta, Kamis malam (7/1/2015)

Awal dimulai dengan diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 17/52/DKSP pada 30 Desember 2015, menggantikan aturan yang sudah diterbitkan sebelumnya. Per 1 Januari 2016, setiap kartu diproses dengan teknologi chip dan PIN 6 digit.

Kemudian adalah perampungan atau upgrade sistem yang paling lambat selesai pada 30 Juni 2017. Dilanjutkan dengan pengadaan terminal ATM/EDC pada 1 Juli 2017.

“Jadi sudah mulai pencetakan kartu dan perubahan sistem di ATM dan mesin EDC,” jelasnya.

Pada 1 Januari 2019 sebanyak 30% dari total kartu ATM sudah harus diganti. Sampai dengan setahun setelahnya atau? 1 Januari 2020 harus meningkat menjadi 50% dan naik menjadi 80% pada 1 Januari 2021, dan selesai keseluruhan pada 1 Januari 2022 serta dimulai pemberlakukan aturan.

“Kita memetakan kemampuan industri seperti apa, belajar dari lima tahun sebelumnya memang harus dilakukan secara bertahap. Kalau tidak, bank-bank itu biasanya menunda-nunda sampai mepet waktunya. Nah kalau serentak, itu banyak masalah yang timbul dan biayanya jadi mahal,” terang Farida.

Memang awalnya, aturan kartu ATM/debit wajib menggunakan chip terlaksana seluruhnya di 2016 ini. Namun BI mengundurkan tenggat waktunya hingga 5 tahun, lewat Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 17/52/DKSP pada 30 Desember 2015, menggantikan aturan yang sudah diterbitkan sebelumnya.

Deadline sebenarnya jatuh pada 31 Desember 2015, namun dikarenakan berbagai pertimbangan, maka diundur menjadi 2021,” ungkap Farida.

Salah satu pertimbangannya adalah ketidaksiapan industri perbankan menjalankan aturan tersebut. ?Dikarenakan banyaknya jumlah kartu yang harus diganti, sementara sekarang sudah mencapai 121,1 juta kartu ATM dari 129 penerbit. Kemudian 96,9 ribu mesin ATM dan 960,3 ribu EDC.

Farida menilai terlalu besar biaya yang akan dikeluarkan oleh perbankan untuk penggantian kartu. Apalagi dengan kondisi, kecenderungan bank-bank menunda-menunda eksekusi sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan.

“Kami bertanya ke industri perbankan, dan juga melihat berbagai pihak yang berkepentingan, jadinya ditunda. Jangan sampai ongkos yang dikeluarkan terlalu besar dan membuat ketidakefisiensian juga,” jelasnya.

Farida menambahkan, beberapa bank sebenarnya sudah ada yang memulai pencetakan kartu baru. Akan tetapi, karena komponen pendukung belum siap, seperti mesin ATM dan EDC, maka kartu tersebut juga belum disebarkan.

“Jadi kalau disimpulkan, industri perbankan itu masih sangat minim kesiapannya,” imbuhnya.

Persoalan lain juga menjadi pertimbangan adalah adanya beberapa sekmentasi yang ternyata tidak harus menggunakan chip. Berarti masih menggunakan teknologi magnetic stripe. Sehingga perlu dicarikan solusi untuk kelompok tersebut.

“Teknologi lama, yaitu magnetic stripe itu masih dibutuhkan untuk beberapa sekmen,” ujar Farida.

(mkl/dnl)