Ruko S.Parman Corner Unit 5 & 6 Jl. S. Parman No. 47A, Semarang 50231 Telp : (024) 850 8868 (Hunting), Fax : (024) 850 886" />

PT.RIFAN FINANCINDO BERJANGKA SEMARANG

Permohonan Anies Ditolak, Pakar Anggap Menteri ATR Paham Aturan HGB

090403320161209-064923780x390PT RIFAN FINANCIDO BERJANGKA –  Sikap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil yang menolak permintaan Pemprov DKI terkait pencabutan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pulau reklamasi, dinilai sudah tepat.

Pakar Hukum Pertanahan Universitas Indonesia Arie S Hutagalung mengatakan, penerbitan sertifikat HGB sudah melalui mekanisme panjang.

Selain itu, para pemegang sertifikat HGB, dalam hal ini pengembang, telah memenuhi setiap kajian yang ditentukan sesuai peraturan, baik itu AMDAL maupun kajian lainnya.

“Saya sangat menghormati sikap dari Pak Menteri itu. Berarti dia tahu banget hukumnya itu. Karena dia menterinya berarti dia tahu banget hukumnya,” kata Arie kepada KompasProperti, Jumat (12/1/2018).

Sebagai pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL), ia menambahkan, Pemprov DKI seharusnya menghormati perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Ia menegaskan, Pemprov DKI merupakan institusi kelembagaan yang dalam hal ini membuat perjanjian dengan pengembang sebelum memberikan sertifikat HGB di atas HPL. Pemprov DKI bukanlah kepala daerah yang dalam hal ini gubernur maupun wakil gubernur.

“Siapa (pun) yang jadi gubernurnya itu tidak bisa ya (sewenang-wenang). Karena itu perjanjian antara dua pihak. Perjanjian itu harus dihormati ya atas pacta sunt servanda, kata sepakat. Kok tiba-tiba tidak ada angin tidak ada ujan kok minta dibatalkan,” papar Arie.

Sebelumnya, Menteri ATR menegaskan tidak bisa membatalkan setiap sertifikat yang sudah dikeluarkan. Sertifikat ini, termasuk juga Pulau D yang menjadi bagian dari pengembangan pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

Ia menuturkan, surat dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meminta pembatalan sertifikat tersebut masuk sejak sekitar 2 minggu yang lalu.

Karena Sofyan tengah berada di luar kota, ia meminta kepada para staf ahli untuk mempelajari permintaan dari Anies tersebut.

Hasilnya, permintaan Anies belum bisa dipenuhi karena Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) telah dikeluarkan atas nama pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Keluarnya sertifikat tersebut juga telah melalui ketentuan dan persyaratan hukum pertanahan yang ada.

“Walau Pak Gubernur mengatakan dokumen yang sudah dikirimkan mau ditarik kembali, ya itu bisa-bisa saja, tapi untuk kita, dokumen itu sudah dipakai sebagai dasar (keluarnya sertifikat),” kata Sofyan di Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Ia melanjutkan, sertifikat adalah salah satu bentuk kepastian hukum yang sangat penting dan tidak mudah dibatalkan begitu saja atau secara sepihak.

Sumber: kompas.com