Ruko S.Parman Corner Unit 5 & 6 Jl. S. Parman No. 47A, Semarang 50231 Telp : (024) 850 8868 (Hunting), Fax : (024) 850 886" />

PT.RIFAN FINANCINDO BERJANGKA SEMARANG

  • GOLD

Susi: Yang Keberatan dengan Penenggelaman Kapal, Silakan Usul ke Presiden

PT RIFAN FINANCIDO BERJANGKA – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyarankan pihak-pihak yang keberatan dengan tindakannya memberi sanksi penenggelaman kapal kepada kapal pencuri ikan asing, bisa menyampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Hal itu dilakukan karena sanksi penenggelaman kapal bukan kebijakan Susi, melainkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

“Jadi, kalau ada yang berkeberatan atau merasa itu tidak pantas, tentunya harus membuat satu usulan kepada Presiden untuk memerintahkan Menterinya mengubah Undang-Undang Perikanan tadi, di mana ada pasal penenggelaman, menjadi tidak ada,” kata Susi melalui video yang diunggah akun KKP News ke YouTube pada Selasa (9/1/2018).

Susi menjelaskan, sanksi penenggelaman kapal bagi pelaku pencuri ikan yang merupakan nelayan asing di wilayah perairan Indonesia, bukanlah ide dia pribadi.

Sanksi itu telah diatur dalam UU 45/2009 tentang Perikanan, sehingga sebagai Menteri, dia wajib untuk melaksanakan amanat UU tersebut.

Dari total penenggelaman kapal selama ini, ucap Susi, hampir 90 persennya merupakan hasil keputusan pengadilan. Ketika pengadilan memutus sebuah kasus illegal fishing dengan sanksi pemusnahan kapal, maka pihaknya akan menjalankan putusan tersebut dengan menghancurkan serta menenggelamkan kapal.

Dia juga menguraikan, kapal-kapal ikan yang terbukti mencuri ikan di Indonesia dianggap sebagai pelaku kejahatan karena kapal tersebut memiliki kewarganegaraan. Sehingga, kapal tidak dilihat sebagai alat bukti kejahatan semata.

“Kami, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hanya mengeksekusi hasil putusan pengadilan pemusnahan kapal dengan penenggelaman,” tutur Susi.

Melalui penjelasan ini, Susi berharap isu serta kontra pendapat mengenai sanksi penenggelaman kapal bisa disudahi.

Jika ada beberapa kejadian penenggelaman kapal yang selama ini dipublis oleh media, menurut Susi, itu memang adalah ide dari dia dan berdasarkan keputusan Presiden Joko Widodo dalam rangka memberikan efek jera kepada pencuri ikan asing lainnya.

Sumber: kompas.com

Bersandal Jepit, Jokowi ke Pantai Nemberala dan Basuh Wajahnya dengan Air Laut

PT RIFAN FINANCIDO BERJANGKA – Presiden Joko Widodo memulai kunjungan kerja hari keduanya di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Selasa (9/1/2018), dengan menikmati keindahan Pantai Nemberala.

Sekitar pukul 07.30 Wita, Jokowi keluar dari Bungalow Nemberala Beach Resort, tempat ia menginap. Jarak dari tempat menginap ke bibir pantai hanya sekitar 50 meter.

Mengenakan kemeja putih dengan lengan panjang tergulung, celana hitam, dan sandal jepit, Jokowi berjalan kaki ke bibir pantai.

Jokowi kemudian menggulung celana panjangnya dan berjalan di pantai dengan kaki  terendam air laut.

Ia membasuh tangan dan wajahnya dengan air laut.

Presiden Joko Widodo saat membasuh tangan dan muka di Pantai Nemberala, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Selasa (9/1/2018).
Presiden Joko Widodo saat membasuh tangan dan muka di Pantai Nemberala, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Selasa (9/1/2018).(Fabian Januarius Kuwado)

Momen ini mengingatkan saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Miangas, Sulawesi Utara, pada 2016.

Saat itu, Presiden juga melakukan hal yang sama, membasuh tangan dan wajahnya dengan air laut.

Kepada wartawan, Jokowi mengatakan, ia sengaja membasuh tangan dan wajahnya dengan air laut.

“Ini kan air laut Indonesia bagian paling selatan. Kita bisa merasakan segarnya, asinnya,” ujar Jokowi.

Di pantai itu, Presiden Jokowi juga berbincang dengan petani rumput laut.

Menurut rencana, Presiden Jokowi akan menghadiri sejumlah acara di Rote.

Acara itu, antara lain, menyerahkan sertifikat kepada rakyat dan peninjauan embung.

 

Sumber: kompas.com

PDI-P Umumkan Jagoan pada Pilkada di 7 Kabupaten/Kota di Jateng, Inilah Mereka…

2953833464PT RIFAN FINANCIDO BERJANGKA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) akhirnya merekomendasikan tujuh pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati atau bakal calon wali kota dan wakil wali kota untuk berkompetisi pada Pilkada Serentak 2018.

Pengumuman tujuh pasangan calon ini dilakukan pada Minggu (7/1/2018) malam di kantor DPD PDI-P Jateng, Jalan Brigjen Katamso, Kota Semarang. Pengumuman secara resmi dibacakan oleh Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PDI-P Jateng, Bambang Hariyanto.

Bambang mengatakan, pasangan calon di setiap daerah disesuaikan dengan peta politik di daerah pemilihan. PDI-P pun di beberapa daerah mengusung paslon dengan koalisi dengan partai lain, hingga di satu daerah memantapkan untuk mengusung paslon sendirian.

“Masing-masing daerah punya strategi lokal. Di Tegal diputuskan mengusung (paslon) sendiri,” ujar Bambang, Minggu malam.

Ya, di Kota Tegal, PDI-P memutuskan mengusung pasangan sendiri, yaitu Herujitno dan KRT Sugono Adinagoro. Sementara di enam daerah lain diputuskan untuk berkoalisi dengan partai lain.

Sebagian besar rekomendasi dari PDI-P ini mengusung bupati petahana untuk dicalonkan kembali pada periode kedua.

Berikut tujuh pasangan calon yang diusung PDI-P:

1. Kabupaten Kudus mengusung pasangan calon Ketua DPRD Kudus Masan dan Sekda Kabupaten Kudus Noor Yasin. Koalisi itu didukung oleh PDI-P, Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PAN.

2. Kabupaten Karanganyar mengusung pasangan bupati incumbentJuliyatmono, dipasangkan dengan Rober Christanto. Paslon itu diusung PDI-P, PKB, Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, Partai Hanura, dan PPP.

3. Kabupaten Magelang juga mengusung paslon Zaenal Arifin. Namun, wakilnya yaitu Edi Cahyono. Koalisi itu diusung PDI-P, PKB, PPP, PAN, dan Partai Demokrat.

4, Kabupaten Temanggung mengusung bupati petahana Bambang Sukarno dan dipasangkan dengan Matoha. Pasangan ini diusung PDI-P dan PKB.

5. Kabupaten Banyumas ada bupati petahana Achmad Husein. Namun, wakilnya direkomendasikan Sadewo Tri Lastiono. Pasangan itu diusung PDI-P, Partai Demokrat, dan Nasdem.

6. Kabupaten Tegal mengusung paslon Haron Bagas Prakosa dan Drajat Adi Prayitno. Koalisi ini diusung PDI-P, Partai Demokrat, dan Nasdem.

7. Sementara di Kota Tegal, PDI-P mengusulkan paslon Herujitno dan KRT Sugono Adinagoro.

Sumber: kompas.com

Gus Ipul: Azwar Anas Mendadak Ingin Mundur dari Cawagub Jatim

1852549937PT RIFAN FINANCIDO BERJANGKA – Suhu politik Jawa Timur memanas 2 hari jelang masa pendaftaran cagub dan cawagub Pilkada Jatim.

Abdullah Azwar Anas, bakal calon wakil gubernur Jatim pendamping Saifullah Yusuf ( Gus Ipul), tiba-tiba ingin mundur dari pentas Pilkada Jatim.

Keinginan Bupati Banyuwangi itu dibenarkan Gus Ipul, Kamis (4/1/2018) malam. Wakil gubernur Jatim itu mengakui telah dihubungi Azwar Anas, yang menyampaikan niatnya untuk mundur dari posisi wakil Gus Ipul.

“Saya sempat kaget, saya juga dapat informasi dari partai pengusung soal rencana mundurnya Azwar Anas,” kata Gus Ipul.

Sayangnya, Gus Ipul tidak menjelaskan penyebab rencana mundurnya Azwar Anas.

“Nanti biar Mas Anas saja yang langsung menjelaskan. Saya juga belum tahu, rencananya dia ingin menyampaikan langsung kepada saya penyebabnya,” ujar Gus Ipul.

Yang pasti saat ini tim dan partai pengusung sedang merumuskan langkah politik ke depan jika Azwar Anas benar-benar akan mengundurkan diri.

Bagi Gus Ipul, dinamika politik yang dialaminya saat ini merupakan hal biasa dalam dunia politik.

Last minutes dalam dunia politik selalu banyak kejutan. Ini hal biasa bagi saya,” terangnya.

Dalam jadwal yang disusun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim, Minggu (7/1/2018) adalah hari pertama masa pendaftaran pasangan calon Pilkada Jatim.

Masa kampanye sendiri akan dimulai pada 15 Februari 2018 dan masa tenang dan pembersihan alat peraga akan dimulai pada 24 Juni 2018.

Adapun pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Serentak 2018 sendiri akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018. Sedangkan rekapitulasi akan dilaksanakan pada 28 Juni 2018.

Sumber: kompas.com

Cerita Paspampres Soeharto dan Lampu Hijau yang Tak Pernah “Merah”…

1731133soehartos780x390PT RIFAN FINANCIDO BERJANGKA – Maliki Mift menyimpan kenangan berarti selama mendampingi Presiden ke-2 RI Soeharto pasca-lengser pada 1998. Ia memang diperintahkan Kepala Staf Angkatan Darat kala itu untuk menjadi pengawal khusus Soeharto.

Kesan tersebut ia tulis dalam salah satu bab di buku berjudul Soeharto: The Untold Stories (2011).

Pak Harto, begitu Maliki menyebut Soeharto, kerap mendapat pandangan miring selama memimpin Indonesia. Namun, ia mendapati sisi lain Soeharto yang jarang terekspos, yakni kesederhanaan.

Salah satunya yakni soal pengawalan. Soeharto sangat anti dikawal setelah tak lagi menjadi presiden. Padahal, hak mendapat pengawalan dari polisi masih melekat kepada mantan presiden.

“Tetapi begitu satgas polisi datang dan mengawal di depan mobil kami, Pak Harto mengatakan, ‘Saya tidak usah dikawal. Saya sekarang masyarakat biasa. Jadi kasih tahu polisinya’,” tulis Maliki dalam buku tersebut, menirukan ucapan Soeharto waktu itu.

Maliki mencoba memahami keinginan Soeharto, namun ia tetap merasa pengawalan sangat penting. Ia pun memutar otak, mencari cara agar Soeharto tetap dikawal namun tanpa terlihat.

Akhirnya Maliki meminta polisi mengawal di belakang saja, bukan di depan untuk membuka jalan. Jika jalanan macet, barulah petugas pengawal maju ke depan.

“Namun, tetap saja Pak Harto mengetahui siasat itu. Beliau pun bertanya, ‘itu polisi kenapa ikut di belakang? Tidak usah’,” kata Maliki.

Hari berikutnya, ide baru melintas di benak Maliki. Ia meminta pihak kepolisian agar tidak lagi mengawal mobil Soeharto. Sebagai gantinya, ia akan berkoordinasi dengan petugas lewat radio.

Jadi, setiap kali mobil Soeharto melewati lampu lalu lintas, petugas harus memastikan lampu hijau menyala. Kalau lampunya merah, harus berubah menjadi hijau.

Akhirnya, hari itu, Soeharto berangkat tanpa pengawalan polisi. Setiap kali melewati lampu lalu lintas di persimpangan, lampu hijau selalu menyala agar mobilnya tidak berhenti menunggu rambu berganti.

Namun, lagi-lagi Soeharto mengendus keanehan. Ia mempertanyakan mengapa setiap persimpangan yang ia lewati tidak pernah ada lampu merah. Ia pun menegur Maliki agar jangan memberitahu polisi untuk mengatur lalu lintas.

“Sudah, saya rakyat biasa. Kalau lampu merah, ya biar merah saja,” ujar Pak Harto, sebagaimana ditulis Maliki.

Maliki, saat itu, hanya terdiam dengan perasaan malu.

Kesederhanaan Soeharto, menurut Maliki, juga terlihat dari cara berpakaian. Sewaktu awal-awal menjadi pengawal khusus Soeharto, Maliki berpikir bahwa ia harus punya baju bagus untuk mendampingi Soeharto, paling tidak batik berbahan sutra.

Di hari pertama bertugas, Maliki mengenakan pakaian terbaiknya untuk mendampingi Soeharto ke luar rumah. Namun, apa yang dikenakan Soeharto sama sekali berbeda dengan bayangannya. Soeharto hanya mengenakan baju batik sederhana yang biasa dia pakai sehari-hari di rumah.

“Diam-diam saya langsung balik ke kamar ajudan untuk mengganti batik sutra yang saya kenakan dengan batik yang sederhana pula,” kata Maliki.

***

Pada 3 Januari 2018, Paspampres tepat berusia 72 tahun. Di usia yang tak lagi muda, segudang cerita menarik menyertai kerja Paspampres selama ini.

Maka dari itu, selama dua hari, mulai Rabu (3/1/2017) hingga Kamis (4/1/2017), Kompas.com akan menurunkan cerita-cerita menarik dan inspiratif seputar kerja Paspampres dari masa ke masa.

Sumber: kompas.com