Ruko S.Parman Corner Unit 5 & 6 Jl. S. Parman No. 47A, Semarang 50231 Telp : (024) 850 8868 (Hunting), Fax : (024) 850 886" />

PT.RIFAN FINANCINDO BERJANGKA SEMARANG

Menunggu Babak Baru Kasus Setya Novanto

037016400_1505376584-20170914-Tuntut-Penahanan-Setya-Novanto_-Aktivis-Anti-Korupsi-Lakukan-AKsi-Teatrikal-Tebe-3PT RIFAN FINANCIDO BERJANGKA – Secarik surat berkop Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beredar di kalangan wartawan. Surat itu merupakan pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan ditujukan kepada Ketua DPR Setya Novanto.

Kaget dan geram. Pengacara Setya Novanto mempertanyakan asal-muasal surat bernomor B-619/23/11/2017 tersebut.

Dia meragukan kebenaran surat itu. Sebab, jika SPDP itu benar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasti akan mengumumkannya secara resmi.

“Kalau memang itu benar, pasti panggil wartawan. Itu kan kategori rahasia kan?” kata Yunadi ketika dihubungi Liputan6.com, Senin 6 November 2017.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Liputan6.com, surat itu dikeluarkan pada Sabtu 3 November 2017.

Dokumen itu menyebut, penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional telah dimulai sejak 31 Oktober 2017.

Setya Novanto sendiri tidak hadir dalam pemeriksaan kasus e-KTP di KPK kemarin. Dia beralasan KPK tidak menyertakan izin Presiden dalam surat pemanggilannya. Alasan ini pula yang dipakai Yunadi untuk membela kliennya.

Dia memakai Undang-Undang MD3 sebagai dasarnya. Padahal, dalam amar putusan MK pada 2015, pasal tersebut tidak berlaku untuk tindak pidana khusus seperti korupsi.

“Harus seizin Presiden. Kan di situ sudah tertuang pada Undang-Undang Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatakan harus mendapat izin tertulis dari Presiden Jokowi,” ujar Yunadi.

Yunadi mengatakan, ketika KPK mengklarifikasi SPDP tersebut benar, pihaknya akan mengambil langkah hukum.

“Saya tidak akan mengatakan andai-andai. Tapi kalau ada, kami akan mengambil langkah hukum. Kita ikuti sistem hukum yang berlaku,” ujar Yunadi.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, enggan menanggapi hal tersebut. Febri hanya menjawab dengan emoticon senyum kepada Liputan6.com.

Sementara terkait SPDP, dia mengatakan, belum ada surat yang dikeluarkan penyidik atas Setya Novanto.

“Belum ada. Kita masih fokus di lima orang ini dan juga perbuatan konstruksi penanganan perkara. Di Sidang kan kita sedang ajukan saksi dan bukti-bukti,” ujar Febri ketika dikonfirmasi, Jakarta, Senin 6 November 2017.

 

Sumber: liputan6.com

Leave a Reply