Ruko S.Parman Corner Unit 5 & 6 Jl. S. Parman No. 47A, Semarang 50231 Telp : (024) 850 8868 (Hunting), Fax : (024) 850 886" />

PT.RIFAN FINANCINDO BERJANGKA SEMARANG

ISU KENAIKAN LISTRIK DAN PERMINTAAN DJAROT | PT RIFAN FINANCINDO

PT rifan financindo

PT RIFAN FINANCINDO

PT RIFAN FINANCINDO – SEMARANG, Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir kembali angkat bicara soal isu kenaikan harga Tarif Dasar Listrik (TDL) yang ramai di media sosial. Sofyan menegaskan bahwa itu tidaklah benar.

“Saya betul-betul sampai hari ini tidak paham dan tidak mengerti mengapa semua pihak mengatakan TDL naik. Padahal kami tidak pernah menaikkan. Jadi menurut saya hanya isu, mohon maaf, lebih ke arah mendiskreditkan, fitnah, baik untuk PLN maupun pemerintah,” ungkap Sofyan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/6/2017)

Sofyan menjelaskan, keputusan naik atau turunnya TDL harus melalui izin dari Dewan Pewakilan Rakyat (DPR). Bukan merupakan kebijakan sepihak dari pemerintah atau PLN. Kesepakatan antara pemerintah dan DPR yang dicapai tahun lalu adalah pencabutan subsidi untuk kelompok yang dianggap mampu.

“Karena memang fakta mengatakan yang 900 VA ini mereka mampu tapi subsidinya lebih besar dari orang miskin yang 450 VA,” jelasnya.

Biasanya dimanfaatkan oleh sekelompok masyarakat yang menjadi rumahnya sebagai tempat kos-kosan, kontrakan atau sejenisnya. Menurut Sofyan, hal itu tidak adil, apalagi bila dibandingkan dengan banyak masyarakat yang belum mendapatkan listrik sama sekali.

“Yang 900 VA yang harusnya tidak disubsidi. Kan mahal. Jadi lebih besar, negara memberikan kepada yang 900 watt. Padahal dia tidak layak untuk mendapatkan subsidi,” papar Sofyan.

Sofyan menjelaskan, sekarang penerima subsidi kelompok 450 VA adalah 21 juta pelanggan dari yang sebelumnya 15,5 juta pelanggan. Kemudian yang 900 watt turun jadi 4 juta pelanggan dari yang sebelumnya 22 juta pelanggan. Hal ini mengacu pada data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

“Ada kriteria yang dilaksanakan oleh TNP2K. Karena masalah rumah, keluarga, pendapatan berapa, itu semua sesuai ketentuan pemerintah,” imbuhnya.

Bila kemudian masyarakat merasa masih layak mendapatkan subsidi, namun dicabut maka bisa mengajukan diri untuk diverifikasi ulang. Sofyan mengatakan seluruhnya ada proses.

“Boleh, ajukan ke kelurahan setempat, minta kartu miskin, lalu dimasukkan ke kecamatan, dari kecamatan naik ke TNP2K nanti tiap bulan direkonsiliasi ke PLN. Kan enaknya PLN itu nomor pelanggan, nama ada semua, by name by address,” tandasnya.

Plt Gubernur DKI Jakarta menegaskan agar jangan ada pihak-pihak yang memfasilitasi warga yang membangun bangunan semi permanen atau rumah bedeng. Biasanya, bangunan seperti itu dibangun di kolong tol atau jembatan seperti bedeng di kolong Tol Sedyatmo yang pagi ini ditertibkan.

Djarot juga meminta rumah-rumah yang memiliki surat pajak bumi dan bangunan saja yang boleh menerima listrik dari PLN. Tak hanya itu, fasilitas dari PDAM pun demikian.

“Saya minta tolong pada pihak terkait untuk tidak memberikan fasilitas pada permukiman-permukiman yang liar, kayak kolong tol, kayak di bawah kolong jembatan, tidak boleh. Kalau pun itu PLN masuk harus ada IMB (Izin Mendirikan Bangunan)-nya atau PBB-nya baru bisa masuk,” ujar Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2017).

“Betul, termasuk PDAM termasuk utilitas, air, PLN, kalau masuk ke permukiman harus di cek PBB dan IMB-nya,” kata Djarot menambahkan.

Sejauh ini, menurutnya, belum ada tanda-tanda praktik penipuan pembuatan izin tanah demi fasilitas listrik dan air. Namun dia meminta kerja sama dengan para perusahaan terkait agar bisa mendukung penertiban yang dilakukan Pemprov dengan turut mengecek izin yang dimiliki warga yang meminta fasilitas.

“Kalau memang ada IMB sampaikan pada kami, kami bisa telusuri. Siapa yang mengeluarkan IMB itu dan apakah itu asli atau palsu. Dengan begitu kita bisa melakukan penertiban permukiman di Jakarta, bukan hanya dari Pemprov saja, tapi saya minta dukungan PLN, PDAM, kalau dia masuk di situ apa landasannya,” ujar Djarot.

Sebelumnya, banyak warga membangun bedeng liar dan warung remang-remang di Kalijodo. Bangunan liar itu kian lama kian menjamur meskipun bolak-balik ditertibkan petugas Satpol PP Pemprov DKI Jakarta.

Tidak hanya itu, lokasi tersebut juga dijadikan tempat parkir bagi truk-truk. Kini, warga tanpa perlawanan rela ditertibkan oleh Pemprov DKI Jakarta.