Ruko S.Parman Corner Unit 5 & 6 Jl. S. Parman No. 47A, Semarang 50231 Telp : (024) 850 8868 (Hunting), Fax : (024) 850 886" />

PT.RIFAN FINANCINDO BERJANGKA SEMARANG

Ini Manfaat Karyawan yang Punya BPJS Kesehatan Plus Asuransi Swasta

204548_bpjs

Rifan Financindo Berjangka -Belum semua rumah sakit di Indonesia menjalin kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Namun, untuk peserta BPJS kesehatan yang masuk kategori penerima upah (karyawan/pegawai) bisa menggunakan layanan BPJS di rumah sakit yang belum kerjasama dengan BPJS.

Ketua Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Timoer Sutanto mengatakan, saat ini ada 1.700 rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan. Dengan begitu, para peserta BPJS bisa menggunakan fasilitasnya di rumah sakit tersebut.

“Yang ikut itu kebanyakan tipe C, dan D rumah sakit yang fasilitasnya rendah. Ada juga tipe A atau B yang milik pemerintah,” kata Timoer kepada detikFinance, Rabu (13/5/2015)

Timoer mengatakan, masih ada sekitar 789 rumah sakit yang belum bekerjasama dengan BPJS kesehatan. Kebanyakan rumah sakit tersebut adalah rumah sakit kelas atas atau tipe A dan B.

Awalnya, pihak rumah sakit kelas A dan B yang kebanyakan milik swasta tidak mau menerima pasien dengan BPJS. Namun, dikatakan Timoer, dengan skema coordinating of benefit (COB) atau koordinasi manfaat, para pekerja penerima upah (PPU) bisa menggunakan fasilitas BPJS di rumah sakit yang tidak bekerjasama dengan BPJS kesehatan.

?”Grade A itu pasti rumah sakit mewah, tapi ditampung dengan COB,” katanya.

Salah satu aspek COB adalah pekerja yang menggunakan dua asuransi yakni BPJS juga asuransi swasta. Saat plafon biaya di BPJS-nya tidak mencukupi biaya pengobatan pekerja, maka sisanya akan ditanggung oleh asuransi swasta miliknya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani menuturkan, dengan koordinasi manfaat pekerja bisa mendapatkan poliklinik khusus atau poliklinik eksekutif sehingga tak disatukan dengan peserta BPJS penerima bantuan iuran (PBI) yang merupakan kalangan yang dibantu pemerintah. Namun hal tersebut masih dalam pembahasan dengan Kementerian Kesehatan.

?”Insya Allah semua rumah sakit bisa (pakai BPJS),” kata Haryadi.

Koordinasi manfaat penerima BPJS yang juga terdaftar dalam asuransi swasta yang didaftarkan oleh perusahaan. Jika tidak ada ketentuan mengenai hal ini, dikhawatirkan pelayanan dengan asuransi BPJS akan lebih buruk dibanding dengan asuransi swasta yang juga dimiliki seorang karyawan. Di sisi lain, keduanya harus dibayarkan.

Menurut Haryadi, persoalan ini sudah selesai, dan disepakati adanya koordinasi manfaat. Jadi, nantinya pengguna BPJS kesehatan yang klaimnya sudah menyentuh batas, maka akan diambil alih oleh asuransi swasta.

Sesuai dengan peraturan perundangan bahwa untuk Pekerja Penerima Upah (PPU) dari BUMN, BUMD, Badan Usaha skala besar, sedang mapun kecil wajib mendaftarkan pegawainya paling lambat sebelum 1 Januari 2015. Bagi masyarakat yang merupakan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja paling lambat adalah 1 Januari 2019.

Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibayar melalui APBN/APBD sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dibayar dengan ketentuan 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh Peserta.

Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) selain Peserta diatas adalah sebesar 4,5% (mulai tanggal 1 Juli 2015 sebesar 5%) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan, 4% dibayar oleh Pemberi Kerja, 0,5% dibayar oleh Peserta (mulai tanggal 1 Juli 2015 sebesar 1%)