Ruko S.Parman Corner Unit 5 & 6 Jl. S. Parman No. 47A, Semarang 50231 Telp : (024) 850 8868 (Hunting), Fax : (024) 850 886" />

PT.RIFAN FINANCINDO BERJANGKA SEMARANG

HTI MENJADI PELAJARAN UNTUK SEMUA ORGANISASI MASYARAKAT | RIFAN FINANCINDO

RIFAN FINANCINDO

RIFAN FINANCINDO

RIFAN FINANCINDO – SEMARANG, Tokoh Front Pembela Islam Habib Novel Bamukmin mengatakan, FPI belum berkoordinasi dengan kelompok Hi‎zbut Tahrir Indonesia (HTI), melakukan aksi demonstrasi menolak pencabutan izin Organisasi kemasyarakatan HTI oleh pemerintah.

“Untuk aksi, juga sama kita belum agendakan dan memang HTI bersama dengan kami (FPI) sebagai sesama anak bangsa yang satu tujuan menjaga negara ini dari penistaan agama , komunis dan penjualan aset negara atas asing. Dan juga pastilah kita bela karna HTI banyak memberikan kontribusi positif terhadap negara ini,” kata Novel

Novel juga tidak  merasa khawatir setelah HTI dicabut izin oleh pemerintah nantinya akan menyasar kepada FPI sebagai ormas yang akan dibubarkan selanjutnya. Pasalnya, FPI sudah jelas sebagai ormas yang cinta terhadap Tanah Air dan menunjung tinggi nilai-nilai Ideologi pancasila.

“FPI kan jelas nasionalismenya dan merah putihnya,” kata Novel.

Meski Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah diterbitkan, Novel yakin FPI tidak akan dibubarkan.

Novel mengatakan, pembubaran FPI sudah direncanakan sejak era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gusdur. Namun, gagal hingga saat ini.

“Iya, ini penyakit turunan dari pemerintah sebelumnya, dari era Gusdur sampai sekarang yang ingin sekali bubarkan FPI dan semua gagal,” ujar Novel.

“Buat kami FPI seandainya pun dibubarkan nggak ada masalah, karena dengan cepat kita akan bikin ormas baru,” tandasnya.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah menjadi hikmah bagi aktivis pergerakan lainnya untuk tidak bertentangan dengan NKRI dan Pancasila dalam berserikat.

“Ini tentu jadi hikmah bagi aktivis-aktivis pergerakan yang lainnya. Kedepannya kalau mendirikan ormas, berserikat atau berkumpul harus sejalan dengan Pancasila, tidak merongrong NKRI dan harus menjunjung persatuan kesatuan,” ujar Ketua Umum PPP Romahurmuziy seusai membuka Mukernas II PPP, di Jakarta, Rabu (19/7/2017) malam.

Sebelumnya, pemerintah mencabut status badan hukum Ormas HTI karena ormas itu dinilai bertentangan dengan Pancasila. Kewenangan mencabut status badan hukum ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Ormas yang belum lama ini diterbitkan.

Ormas yang dicabut status badan hukumnya oleh pemerintah artinya secara otomatis organisasi itu dibubarkan.

Romi mengatakan PPP prihatin atas pembubaran Ormas HTI, namun pemerintah menurut dia, sudah bertindak sesuai dengan ketentuan berlaku lantaran organisasi itu dipandang tidak sejalan dengan dasar negara.

“Masih viral di medsos, adanya keinginan mereka (HTI) menjadikan khilafah terbentang dari Thailand sampai Australia, menginginkan dunia dipimpin satu khilafah, kemudian menginginkan NKRI berganti. Ini hal-hal meresahkan, sehingga pemerintah membubarkan,” terang dia.

Romi menekankan PPP tidak dalam posisi mendukung atau tidak mendukung pembubaran HTI. Namun PPP meyakini bahwa pembubaran ormas merupakan hak pemerintah sebagaimana termaktub dalam Perppu Ormas.