Ruko S.Parman Corner Unit 5 & 6 Jl. S. Parman No. 47A, Semarang 50231 Telp : (024) 850 8868 (Hunting), Fax : (024) 850 886" />

PT.RIFAN FINANCINDO BERJANGKA SEMARANG

Harga BBM Naik Rp 500/Liter Menuai Komentar, dari Pengamat Hingga DPR

074830_spbukramits

Jakarta?– Pemerintah kembali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar Rp 500/liter mulai Sabtu 28 Maret 2015 pekan lalu. Naiknya harga bensin ini menuai banyak komentar.

Banyak pihak mempertanyakan langkah pemerintah ini. Pasalnya, harga minyak dunia saat ini masih berada di titik yang rendah.

Berikut ini penjelasan pemerintah serta kritik dari DPR dan pengamat, seperti dirangkum detikFinance, Senin (30/3/2015).

Menko Perekonomian Sofyan Djalil

Perekonomian Sofyan Djalil menjelaskan, penetapan harga BBM tidak harus selalu berpatokan pada mekanisme pasar atau harga minyak internasional.

“Itu sudah komitmen, bahwa pemerintah tidak akan lagi subsidi terhadap BBM premium, harga ditetapkan sesuai dengan harga keekonomian,” kata Sofyan di Hotel MGM Grand Sanya, Hainan, China, Jumat (27/3/2015) malam.

Ke depan, pengumuman naik atau turunnya harga BBM akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Migas, Kementerian ESDM. Pasalnya pemerintah tidak lagi memberikan subsidi BBM khususnya premium, sedangkan solar ditetapkan subsidi tetap Rp 1.000/liter.

“Karena sudah seperti kenaikan dan penurunan BBM bukan keputusan politik, itu kita sudah tidak lagi subsidi. Bahkan negara-negara lain misalnya di Eropa, saat harga minyak turun kemarin harga BBM-nya tidak diturunkan, sehingga mereka dapat pajak besar dari BBM. Tapi kita turun kan, untuk memberikan fairness kepada masyarakat,” tutup Sofyan.

Pertamina Sempat Usul Naik Sampai Rp 8.000/Liter

Pemerintah memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), salah satunya bensin premium jadi Rp 7.300/liter. Awalnya PT Pertamina (Persero) meminta harganya naik jadi Rp 8.000/liter, tapi ditolak Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil. Awalnya BUMN energi ini meminta agar harga bensin premiun mencapai Rp 8.000/liter. Namun ditolak Kementerian ESDM yang hanya menyetujui kenaikan Rp 500/liter saja.

“Pertamina minta disesuaikan Rp 8.000 tapi ESDM minta kali ini menyesuaikan dulu Rp 500, nanti tentu tiap bulan dua kali di-review bisa naik atau turun,” jelas Sofyan.

Alasan Pertamina Soal Naiknya Harga BBM

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Wianda Pusponegoro mengatakan, harga indeks pasar dunia untuk gasoline (premium) dan gasoil (solar), serta nilai kurs dolar AS terhadap rupiah, mengalami peningkatan signifikan selama periode akhir Januari hingga akhir Maret 2015.

“Sehingga memberikan pengaruh pada pergerakan harga bahan bakar minyak (BBM),” kata Wianda dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/3/2015).

Berdasarkan data Pertamina, pada periode tersebut, harga indeks pasar dunia untuk gasoline atau premium telah meningkat sebesar 13%, sedangkan untuk gasoil atau solar pada periode yang sama meningkat 9%. Peningkatan tersebut menjadi lebih besar dengan memperhatikan faktor nilai kurs dollar terhadap rupiah, yang juga mengalami peningkatan sebesar sebesar 3,4%.

“Sehingga ketika dirupiahkan, harga indeks pasar dunia untuk premium dan solar masing-masing telah meningkat sebesar 17% dan 13%. Kenaikan ini tentu saja akan berdampak terhadap harga kedua jenis BBM tersebut. Untuk itu, memang diperlukan penyesuaian harga premium dan solar yang berlaku saat ini,” kata Wianda.

Harga BBM RI Masih yang Termurah

Harga BBM Indonesia dinilai masih yang termurah dibandingkan negara di ASEAN lainnya. Wianda memberikan data harga BBM di beberapa negara Asia.

  • Kamboja, harga gasoline (premium) Rp 17.254/liter, sedangkan gasoil (solar) Rp 15.937/liter
  • Laos, harga gasoline Rp 16.727/liter, sedangkan gasoil Rp 14.752/liter
  • China, harga gasoline Rp 14.225/liter, sedangkan gasoil Rp 12.644/liter
  • Thailand, harga gasoline Rp 14.093/liter, sedangkan gasoil Rp 10.800/liter
  • India, harga gasoline Rp 13.698/liter, sedangkan gasoil Rp 11.327/liter
  • Filipina, harga gasoline Rp 12.644/liter, sedangkan gasoil Rp 8.825/liter
  • Vietnam, harga gasoline Rp 11.195/liter, sedangkan gasoil Rp 9.747/liter
  • Malaysia, harga gasoline Rp 6.849/liter, sedangkan gasoil Rp 6.981/liter
  • Indonesia, harga gasoline Rp 6.800/liter, sedangkan gasoil Rp 6.400/liter (sebelum harga sabtu lalu)

    DPR Kritik Pemerintah

    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik kebijakan pemerintah soal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi 2 kali selama Maret 2015. Sejak awal 2015, pemerintah mencabut subsidi BBM premium dan menetapkan subsidi tetap Rp 1.000/liter untuk solar, namun sosialiasi terhadap kebijakan ini minim.

    Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika menyebutkan, kenaikan harga BBM saat ini dinilai tidak tepat. Pemerintah tidak mempertimbangkan kenaikanharga barang-barang lainnya juga naik.

    “Saat ini pemerintah tidak mempertimbangkan kepentingan rakyat, harga-harga naik kok tiba-tiba BBM dinaikkan, elpiji, listrik, berlomba-lomba naikkan harga, itu bukan solusi, tidak mikir, jadi harus mempertimbangkan,” ujar Kardaya dalam diskusi Energi Kita di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Minggu (29/3/2015).

    Naik Turun BBM Seperti Harga Sarung

    pemerhati Kebijakan Publik Agus Pambagyo mengatakan, kebijakan pemerintah untuk menyerahkan harga BBM mengikuti mekanisme pasar mengibaratkan seperti kebijakan harga produk ‘sarung’ naik-turun.

    Kebijakan ini dianggap membingungkan masyarakat karena harga BBM bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu.

    “Kebijakan harga BBM yang naik turun mengikuti kebijakan harga sarung, bisa naik bisa merosot,” kata Agus di acara yang sama.

    Menurutnya, kebijakan naik-turunnya harga BBM mengikuti mekanisme pasar membuat masyarakat bingung. Sosialisasi hanya dilakukan di tingkat hulu saja, sementara masyarakat minim informasi.

    “Nah, ini ditanggapi masyarakat, loh saya nggak tahu harga BBM naik, kok nggak disosialisasikan, hanya di tingkat hulu saja sosialisasinya antara pemerintah dan DPR,” ujarnya.