Ruko S.Parman Corner Unit 5 & 6 Jl. S. Parman No. 47A, Semarang 50231 Telp : (024) 850 8868 (Hunting), Fax : (024) 850 886" />

PT.RIFAN FINANCINDO BERJANGKA SEMARANG

Category Archives: news

Mantan Mendikbud Daoed Joesoef Meninggal Dunia

104033820150304INU04780x390PT RIFAN FINANCIDO BERJANGKA – Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Doed Joesoef, meninggal dunia, Selasa (23/1/2018), pukul 23.55 WIB.

Doed meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan.

Dikutip dari Kompas.id, informasi soal berpulangnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 1978-1983 diperoleh dari Wakil Ketua Yayasan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Clara Joewono Rabu (24/1/2018) dinihari.

Jenazah Daoed disemayamkan di rumah duka, Jalan  Bangka VII Dalam Nomor. 14, Jakarta Selatan.

Rencananya, jenazah akan dimakamkan di Pemakaman Giri Tama, Bogor, Jawa Barat. Almarhum meninggalkan seorang istri, Sri Sulastri; seorang anak, Sri Sulaksmi Damayanti, menantu, dan dua orang cucu.

Daoed Joesoef lahir di Medan Kota, Sumatera Utara, pada 8 Agustus 1926. Ia menempuh pendidikan di HIS, Medan (1939); MULO-Tjuu Gakko, Medan (1944); SMA, Yogyakarta (1949); Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Jakarta (1959); Program Master, Universite de Paris I, Pantheon-Sorbonne, Perancis (1969); Doctorat de L’Universite, Universite de Paris, Perancis (1965); Docteur d’Etat es Sciences Economiques, Universite de Paris I, Pantheon-Sorbonne, Perancis (1973).

Daoed Joesoef menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Pembangunan III (1978 – 1982).

 

Sumber: kompas.com

Saat Gubernur Anies Panen Padi dengan Pakaian Dinas…

3147125816PT RIFAN FINANCIDO BERJANGKA – Pada Selasa (23/1/2018) pukul 06.00 WIB, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyambangi area pertanian yang terletak di Jalan Inspeksi Sisi Timur Banjir Kanal Timur (BKT), RW 008, Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Pagi ini, Anies hendak memanen padi bersama jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur.

Dalam acara ini, tampak Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana, Kepala Dinas KPKP Darjamuni, Kabiro Perekonomian Sri Haryati, Camat Cakung Alamsyah, Asisten Perekonomian Jakarta Timur Sofyan, dan Direktur Utama Food Station Arief Prasetyo Adi yang mendampingi Anies.

Meski akan melakukan kegiatan memanen di lokasi berlumpur, Anies tetap mengenakan seragam dinas harian berwarna coklatnya lengkap dengan berbagai atributnya.

Saat hendak memasuki area persawahan, Anies mengganti sepatu pantofel hitamnya dengan sepatu karet. Ia pun tak lupa mengenakan topi anyaman bambu atau kerap diseput topi caping.

Anies kemudian turun ke area persawahan dan mulai memotong batang-batang padi dengan sabitnya.

Kemudian, ia memasukkan padi-padi tersebut ke sebuah karung yang dibawa oleh seorang petugas.

Usai memotong padi, Anies menuju tleser atau mesin perontok padi yang sengaja diletakkan di dekat lokasi Anies memanen.

“Wah ini satu kilo ada enggak Pak?” tanya Anies mengenai berat hasil panennya, Selasa.

 

Sumber: kompas.com

“Experience Based Marketing”, Cara Anies-Sandi Pasarkan Rumah DP 0 Rupiah

4016115867PT RIFAN FINANCIDO BERJANGKA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan peletakan batu pertama proyek pembangunan rumah DP 0 rupiah yang tahap awalnya dilakukan di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Kamis (18/1/2018).

Dalam tahap awal tersebut, akan dibangun 703 unit hunian yang terdiri dari 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Proyek tersebut dibangun di atas lahan seluas 1,4 hektar.

Ada sejumlah syarat untuk memiliki hunian murah besutan Anies dan wakilnya, Sandiaga Uno tersebut.

Rumah DP 0 rupiah hanya untuk warga ber-KTP DKI, penghasilan di bawah Rp 7 juta dengan penghasilan minimal upah minimal provinsi (UMP), sudah menikah dan belum pernah memiliki rumah sebelumnya yang dibuktikan dengan surat keterangan lurah setempat.

Anies telah mengumumkan harga unit-unit hunian tersebut. Harga per unit untuk yang tipe 36 yakni Rp 320 juta, sedangkan tipe 21 harganya Rp 185 juta.

Belum ada rincian detail mengenai besaran dan aturan cicilan program rumah DP 0 rupiah tersebut. Kata Anies, pihaknya masih menunggu terbentuknya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada April mendatang untuk merumuskan hal-hal tersebut.

Anies-Sandi punya cara sendiri untuk memasarkan hunian DP 0 rupiah itu. Pemasaran dilakukan tanpa menggunakan brosur. Cara ini disebut Sandi sebagai experience based marketing.

Membangun “show unit”

Sandi mengatakan, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan show unit atau rumah contoh program DP 0 rupiah di lokasi pembangunan di kawasan Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Tujuannya yakni agar warga bisa melihat terlebih dahulu bentuk rumah tersebut sebelum memutuskan untuk membeli.

“Sekarang ada show unit (rumah DP 0), masyarakat bisa melihat dulu (bentuknya), bisa milih-milih, bisa mulai ngitung-ngitung,” ujar Sandiaga di Gedung Dinas Perhubungan DKI, Cideng, Jakarta Pusat, Jumat (19/1/2018).

Sandiaga menyampaikan, show unit itu merupakan cara Pemprov DKI memasarkan rumah vertikal dengan DP 0 rupiah. Harapannya, warga bisa merasakan langsung bentuk dan kondisi rumah tersebut.

Kompas.com menyambangi show unit tersebut pada Sabtu (20/1/2018). Show unit tersebut terletak di dalam bangunan semi permanen yang digunakan sebagai kantor pemasaran.

Kantor pemasaran dibuka setiap hari. Pada Senin hingga Jumat, kantor pemasaran buka pukul 09.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu kantor pemasaran hanya buka hingga pukul 12.00 WIB.

Show unit yang tersedia di kantor pemasaran tersebut merupakan gambaran unit hunian tipe 36. Ruangan tersebut terdiri dari dua kamar tidur, kamar mandi, dapur dan ruang keluarga.

Setiap ruangan dalam show unit tersebut dilengkapi dengan berbagai perabotan cantik yang membuat unit hunian tersebut terkesan mewah layaknya apartemen.

Sabtu lalu, sejumlah warga berbondong-bondong menyambangi kantor pemasaran Klapa Village dan menanyakan berbagai informasi terkait program tersebut.

Ada sejumlah warga yang telah membawa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) hingga KK (kartu keluarga) dengan harapan dapat langsung mendaftar pada program tersebut. Petugas informasi pun menjelaskan bahwa pendaftaran rumah DP 0 belum dimulai.

Program rumah DP 0 merupakan salah satu janji Anies-Sandi di masa kampanye. Anies dan Sandi mengaku bahagia karena salah satu program yang menjadi sorotan warga ini telah mulai direalisasikan.

Sumber: kompas.com

Ini Syarat Ikut Program Rumah DP 0 Rupiah

2850814525PT RIFAN FINANCIDO BERJANGKA – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan menjelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi warga untuk dapat mengikuti program rumah DP 0 rupiah.

“Program ini untuk warga DKI, yang ber-KTP DKI,” ujar Agustino saat dihubungi, Kamis (18/1/2018).

Ia melanjutkan, syarat kedua dan ketiga adalah warga tersebut sudah menikah dan belum memiliki rumah.

“Nanti ada syarat melampirkan surat keterangan dari lurah setempat yang menyatakan warga tersebut belum pernah memiliki rumah,” kata dia.

Persyaratan berikutnya, warga tersebut harus berpenghasilan di bawah Rp 7 juta dan minimal memiliki gaji sesuai upah minimum provinsi (UMP DKI).

“Kalau gajinya tidak UMP, bagaimana mau nyicil,” katanya.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan rumah DP (down payment) 0 rupiah.

Groundbreaking dilakukan di kawasan Klapa Village, Jalan H. Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kawasan ini terletak di samping Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Kelapa.

Acara ini menjadi pertanda dimulainya program yang telah menjadi janji Anies dan wakilnya, Sandiaga Uno sejak masa kampanye Pilkada 2017 lalu.

Pada tahap awal, akan dibangun 703 unit hunian yang terdiri dari 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Harga per unitnya untuk yang tipe 36 adalah Rp 320 juta, tipe 21 harganya Rp 185 juta.

Sumber: kompas.com

Penjelasan Kapolri soal Anggotanya yang Boleh Kembali ke Polri jika Gagal Pilkada

3671391619PT RIFAN FINANCIDO BERJANGKA – Pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjadi sorotan publik. Di berbagai media massa Tito diberitakan mengatakan bahwa personel kepolisian yang gagal Pilkada serentak 2018, bisa kembali lagi ke institusi Polri.

Kepada Kompas.com, Tito pun membantah isi sejumlah pemberitaan itu.

Ia meluruskan bahwa personel polisi yang kalah di dalam pemungutan suara Pilkada, tidak boleh kembali lagi ke institusi Polri karena sudah pensiun dini.

Berikut wawancara khusus yang dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1/2018) :

Q : Pernyataan Bapak soal polisi yang gagal Pilkada bisa kembali lagi ke institusi Polri menjadi kontroversi. Apakah benar Bapak mengatakan seperti itu?

A: Itu kan yang saya sampaikan pada saat di Kemendagri. Itu adalah doorstop. Di doorstop itu, apa yang saya sampaikan dengan apa yang dituliskan, terutama di judul, ada beberapa media yang menulis judulnya salah, di dalamnya juga salah. Ada juga yang menulis judulnya salah, isinya ada benarnya dengan apa yang saya sampaikan.

Judulnya itu saya enggak nyaman betul, judulnya, “Kapolri : Polisi yang kalah pilkada, seolah-olah setelah dia bertanding, setelah ditetapkan kalah, misalnya di bulan Juni/Juli, setelah itu dia ditarik ke polisi lagi, no!”

Dia sudah pensiun di bulan Februari ketika penetapan. Begitu dia pensiun, maka dia tidak boleh kembali lagi ke polisi.

Q : Lantas, apa sebenarnya yang Bapak ingin utarakan saat itu?

A : Yang saya sampaikan saat itu adalah…ada pertanyaan, bagaimana dengan anggota-anggota Polri kalau seandainya mereka nanti kalah dalam Pilkada, apakah boleh kembali ke polisi?

Nah yang saya sampaikan, mereka sekarang sudah mengajukan pensiun dini dan itu merupakan persyaratan untuk pencalonan.

Ingat, ada tahap pendaftaran, ada tahap penetapan, ada tahap kampanye dan lain-lain, tahapan intinya itu. Setelah itu ada pemungutan suara, ada penghitungan suara, lalu ada penetapan pemenang.

Kalau di tahap pendaftaran, mereka wajib untuk membuat permintaan mengundurkan diri. Wajib. Karena itu jadi persyaratan dari KPUD. Saat itu dia belum pensiun, tapi sedang proses pensiun.

Nanti pada tahap penetapan pasangan calon, syarat-syaratnya dia diterima atau tidak, verifikasi, barulah ditetapkan lolos sebagai pasangan calon, atau tidak lolos.

Kalau mereka yang sudah enggak lolos ingin kembali ke kepolisian. Artinya kan proses sedang berjalan nih pensiun dininya, bisa saja, tidak ada larangan untuk mereka kembali ke polisi, diterima, karena mereka belum pensiun. Proses pensiunnya bisa kita setop. Karena dia ingin mengabdikan diri.

Tapi itu pun kembali lagi kepada yang bersangkutan, mau enggak? Kalau dia memang mau lanjut pensiun dini, kita juga akan teruskan proses pensiun dininya. Tapi tidak ada larangan yang menyatakan Polri harus menolak mereka. Karena mereka memang belum pensiun. Baru proses.

Kemudian, kalau nanti sudah ditetapkan sebagai pasangan calon diterima dia untuk menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, maka Polri langsung mengeluarkan pensiun dini. Nah sudah pensiun dini, mereka bebas, Polri juga netral, dia sebagai orang biasa, bukan polisi lagi.

Kalau dalam pertandingan itu nanti, dalam pemungutan suara dan penetapan pemenang dia kalah, mau kembali ke polisi, ya enggak bisa. Karena dia sudah pensiun. Itu yang tolong dipahami.

Q : Bukankah seharusnya seorang polisi harus dinyatakan pensiun terlebih dahulu sebelum mendaftarkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah di KPU?

A : Ada memang beberapa yang menyampaikan bahwa ada UU Pilkada menyatakan pensiun itu dilangsungkan setelah adanya penetapan pasangan calon. Itu di UU Pilkada. Sementara UU Polri menyatakan Polri tidak berpolitik ketika masih dinas.

Ada yang mengatakan pada waktu mencalonkan itu sudah berpolitik. Itu kan interpretasi mereka.

Kalau kami berpendapat bahwa waktu mencalonkan itu, namanya dia ingin, baru usaha, dia belum bermain politik. Ketika dia sudah ditetapkan sebagai pasangan calon, baru di situlah dia berpolitik praktis.

Q : Pasal 28 ayat (1) UU Polri itu menyatakan Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Bukankah mendaftarkan diri ke KPU itu adalah bentuk politik praktis?

A : Iya, iya itu kan pro kontra. Tapi kami kan punya pendapat sendiri. Orang boleh berpendapat lain, silahkan saja namanya beda pendapat.

Karena di dalam bahasa (UU Polri) itu enggak tegas bahwa ketika mencalonkan diri, maka itu adalah politik praktis. Ketika mencalonkan, dia harus sudah dalam keadaan pensiun, enggak ada. Yang ada adalah proses dia mengajukan pensiun.

Sehingga bagi Polri, kita tidak menghalangi hak politik dari anggota. Tapi dia wajib untuk menyampaikan pengunduran diri.

Nah bagi Polri, kalau dia sudah ditetapkan sebagai pasangan calon, berarti dia memang sudah akan bertanding di politik praktis, kita pensiunkan dia.

Kalau dia nanti kalah dalam Pilkada bulan Juni nanti, dia mau masuk ke polisi, lagi ya enggak bisa, sudah pensiun. Karena di Februari (penetapan pasangan calon) dia sudah pensiun.

Kecuali kalau (dalam UU Polri) eksplisit dikatakan bahwa anggota TNI/Polri ketika mendaftarkan diri, sudah dalam keadaan pensiun. Itu baru jelas. Yang ada saat ini adalah dia harus mengajukan pensiun dan kami baru anggap politik praktis itu ketika sudah dimulai terjadi ketika dia ditetapkan sebagai pasangan calon.

Ke depannya kita kan apapun juga tidak perlu alergi dengan polisi. Ini juga kader bangsa juga. Sama banyak yang pintar, yang sekolah di luar negeri, pengalamannya Kapolda berkali-kali, kepemimpinannya bagus. Nah kader-kader ini jangan ditutup.

Seandainya mereka memang ingin mengabdikan dirinya sebagai kepala daerah/ wakil kepala daerah, tentu dia akan berhitung juga. Kalau seandainya saya belum diterima saja sudah harus pensiun, semua mungkin enggak ada yang mau lagi nantinya.

Sumber: kompas.com