Ruko S.Parman Corner Unit 5 & 6 Jl. S. Parman No. 47A, Semarang 50231 Telp : (024) 850 8868 (Hunting), Fax : (024) 850 886" />

PT.RIFAN FINANCINDO BERJANGKA SEMARANG

Author Archives: rifan financindo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA – Roy Suryo Didesak Balikin 3.226 Barang Negara

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA –  Roy Suryo masih harus berurusan dengan barang-barang milik negara yang disebut Kemenpora belum dikembalikan. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya 3.226 unit barang.

Surat ketiga kembali dilayangkan Kemenpora ke Roy Suryo selaku mantan Menpora. Rujukannya hasil pemeriksaan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan barang-barang milik negara yang belum kembali.

“Wajib, wajib kembalikan,” ujar Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto saat dihubungi, Selasa (4/9/2018).
Namun surat Kemenpora bernomor 5-2-3/SET.BIII/V/2018 yang ditandatangani Gatot tertanggal 1 Mei 2018, belum direspons. Surat ini disebut Gatot dikirim ke Roy Suryo pada 3 Mei.

“Upaya berikutnya kami pasti akan berkoordinasi dengan pihak DJKN Kemenkeu,” ujarnya.

Sebelum surat ketiga, Menpora Imam Nahrawi pernah menyurati Roy Suryo pada akhir 2014 dan 2015. Roy saat itu merespons surat Menpora dengan melakukan pengembalian barang.

03c87253-1e53-4d1c-be05-162e3d0d5f2e_169

“Sudah ada yang dikembalikan tahun 2016 sebanyak (senilai) Rp 500 juta, sekarang barangnya ada di gudang kami. Tapi sisanya belum, makanya masih muncul di temuan BPK,” sebut Gatot.

Hingga Selasa (4/9) malam, Roy Suryo belum bisa diminta konfirmasi soal surat Kemenpora ini. Sambungan telepon dan pesan yang dikirim detikcom tidak direspons.

Soal surat Kemenpora agar Roy Suryo mengembalikan barang milik negara, Waketum Demokrat Syarief Hasan meminta Roy Suryo mengembalikan barang itu bila memang ada.

“Kembaliin aja kalau memang ada,” ujar Syarief.

Sedangkan wasekjen PAN Saleh Daulay Partaonan meminta Roy mengklarifikasi kebenaran adanya barang milik negara yang belum dikembalikan.

“Saya kira perlu diklarifikasi dulu soal benar tidaknya barang itu ada di tangan Roy Suryo. Pasalnya, jumlah item-nya 3.226. Itu jumlah yang cukup banyak,” ujar Saleh.

Saleh mempertanyakan di mana Roy menyimpan barang-barang milik negara itu. Pasalnya, jumlah yang dibawa Roy hingga ribuan.

“Apa saja barangnya? Kalau sebanyak itu, rasanya perlu gudang. Tapi kan apa betul ini? Silakan ditanya pada Pak Roy Suryo,” katanya.

(fdn/fdn)

Sumber: Detik
Akb – rifanfinancindo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA – Melacak Persiapan Ditjen Pajak Jelang Intip Rekening Bank

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA –  Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan terus membenahi aturan perpajakan guna menggali potensi pajak yang selama ini belum tersentuh atau selalu menghindar. Salah satu pembenahan dilakukan pada sistem perpajakan internasional.
“DJP supaya lebih bagus mengiktui perkembangan-perkembangan dunia internasional yang sudah begitu pesatnya majunya. Apalagi kita ketahui dalam waktu tidak beberapa lama lagi kita akan laksanakan perkembangan informasi secara internasional,” kata Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak P.M. John L. Hutagaol di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (4/9/2017).
Dalam memaksimalkan potensi pajak, Ditjen Pajak akan menerapkan UU Nomor 9 Tahun 2017 yang merupakan pengesahan dari Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi UU.
John menyebutkan, dengan ditetapkannya UU Nomor 9 Tahun 2017 maka secara langsung akan menyudahi masa-masa kerahasiaan data perbankan untuk kepentingan perpajakan.
Dia menjelaskan, saat ini perekonomian sudah masuk era digitalisasi di mana perkembangannya tidak bisa lepas dari kemajuan teknologi.
“Kenapa Indonesia ambil sikap, yang namanya rahasia perbankan sudah berakhir, dengan lahirnya UU Nomor 9/2017. Inilah kronologis, dan ke depan selain ada 4 regulasi, ada regulasi lain dalam rangka mencegah praktik penghindaran pajak, dari transaksi antar negara,” jelas dia.
Era keterbukaan juga membuat banyak perekonomian negara bergantung dari penerimaan pajaknya. Untuk memaksimalkan penerimaan bukan hanya dari dalam negeri, maka juga dibutuhkan dari potensi pajak di luar negeri. “Nah inilah yang memberi ruang pajak, yang membuat adanya kebijakan,” ungkap dia.
Menurut John, era keterbukaan pajak ini juga bukan hanya menjadi komitmen Indonesia melainkan komitmen dunia yang mulanya dibahas dalam organisasi G20 lalu diserahkan kepada OECD, setidaknya ada ratusan negara yang ingin menerapkan era keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, dengan terbitnya UU Nomor 9/2017 menjadi tanda bagi masyarakat Indonesia untuk taat dan patuh terhadap pajak.
“UU ini sangat penting untuk perpajakan kita, karena ada akses informasi keuangan untuk perpajakan, kita akan memanfaatkan ini, bahasa mudahnya bahwa DJP punya akses keuangan pada WP, kami sangat mengharapkan saatnya sudah patuh, berapapun penghasilan, berapapun pajaknya dibayar, ini sukarela,” kata Hestu.
Dia menyatakan, kepatuhan pajak tidak hanya berlaku pada wajib pajak dalam negeri, melainkan seluruh warga Indonesia yang berada di luar negeri. Sebab, pada April tahun depan Ditjen Pajak sudah bisa meminta dan mendapatkan secara otomatis data wajib pajak yang berada di luar negeri tentunya yang nilai rekeningnya di atas Rp 1 miliar.
“Lalu juga ada data by request, kalau yang otomatis setahun sekali itu saldo saja, kalau by request bisa mutasi rekening, bisa terlihat duit masuk, duit keluar, kami meminta kepatuhan dan sukarela, jangan lagi di sembunyikan di bank, karena sudah diketahui,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional, Leli Listianawati mengatakan, langkah selanjutnya yang akan disiapkan oleh Ditjen Pajak adalah menyusun legislasi domestik seperti peraturan direktur jenderal pajak (Perdirjen) yang akan mengatur pelaksanaan teknis secara lebih rinci.
“Lalu melakukan negosiasi BCAA dengan negara yang tidak menandatangi MCAA seperti Panama dan Bahama, hingga persiapan untuk menghadapi assestment on confidentiality and data safeguards yang dilaksanakan oleh global forum sebelum akhir 2017,” kata Leli.
Dia menyebutkan, UU Nomor 9/2017 telah berlaku pada 23 Agustus 2017. Dengan adanya beleid ini maka persyaratan implementasi Automatic Exchange of Information (AEOI) baik legislasi primer dan sekunder sudah terpenuhi.
“Mengenai sistem transimisi data, kita sudah memilih CTS (common transmission system), dan terkait perlindungan kerahasiaan dan keamanan data, kita sedang menyempurnakan,” tukas dia. (mkj/mkj)
Sumber: Detik
Akb – rifanfinancindo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA – Jokowi-Prabowo Pelukan, Pendukung Tak Usah Lagi ‘Perang’

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA –   Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto berpelukan di venue pencak silat Asian Games 2018 usai Pesilat Hanifan Yudani Kusumah menang. Momen keduanya menjadi bukti kepada para pendukung agar tak perlu lagi saling serang.
“Ngapain bentrokan, wong capres-nya berpelukan,” kata Pengamat Politik M Qodari, saat dihubungi detikcom, Rabu (29/8/2018).
Qodari mengatakan, pelukan Jokowi dan Prabowo membuat banyak orang yang menyayangkan adanya pertengkaran yang terjadi antar pendukung. Menurutnya hal tersebut tak perlu terjadi lagi karena kedua tokoh telah memperlihatkan kebersamaan.
“Pelukan antara Prabowo dan Jokowi itu membuat orang mengatakan, para pendukungnya buat apa berkelahi dan berantem toh dua-duanya bisa sama-sama bertemu, tertawa, bercanda dan berpelukan,” kata Qodari.
Qodari yakin momen berpelukan ini akan membuat kontestasi pilpres 2019 berjalan dengan tenang. Terlebih hal ini terjadi ditengah ramainya perang tagar masing-masing pendukung.
“Ya, kita sekarang punya optimisme itu. Apalagi di tengah pro kontra gerakan ganti presiden 2019,” tuturnya.
Jokowi dan Prabowo hadir dalam perhelatan Pencak Silat Asian Games 2018 di Padepokan Silat, TMII, Jaktim, Rabu (29/8). Pesilat Hanifan Yudani Kusumah berhasil meraih medali emas yang menyatukan keduanya.
Setelah dinyatakan menang dalam final kelas C (50-55 kg), Hanifan langsung berkeliling sambil membawa bendera Merah Putih. Hanifan kemudian menyambangi area kursi VVIP. Hanif yang berkalung bendera merah putih itu langsung memeluk Jokowi dan Prabowo bersamaan.
Sumber: Detik
Akb – rifanfinancindo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA – Krisis Venezuela Lebih Parah dari Krismon 1998

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA –   Krisis ekonomi yang terjadi di Venezuela lebih parah dari krisis yang melanda Indonesia pada 1998 silam atau krisis moneter (krismon). Sebab, nilai tukar rupiah cepat pulih setelah krisis.
Ekonom Intitute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menerangkan, kondisi tersebut berbeda dengan Venezuela. Mata uangnya justru terus merosot tak kunjung pulih.
“Kalau kita bilang begitu (lebih parah). Tahun 1998 ya ada krisis politik, rupiah Rp 17 ribu waktu itu nggak lama. Pada zaman Habibie sampai Rp 9.000. Kalau Venezuela sudah lama sekali beberapa tahun lalu,” ujar dia kepada detikFinance di Jakarta, Jumat (24/8/2018).
Eko melanjutkan, meski Indonesia mengalami krisis namun ekonominya juga tidak betul-betul mandek. Ekonomi Indonesia masih bergerak ditopang oleh pergerakan ekonomi di daerah.
“Krisis 98 kan yang krisis perkotaan, yang jual komoditas mereka pesta komoditi, kalau kita lihat kebutuhan pokok dan lain-lain. Ada impor tapi sebetulnya supply petani masih ada. Saya rasa ada kenaikan harga karena berkurangnya impor atau kurs melemah, tapi secara fundamental nggak selemah Venezuela,” ungkapnya.
Sementara, Venezuela ekonominya tak bergerak karena krisis. Eko menjelaskan, ekonomi negara surga minyak ini sebenarnya sempat melonjak karena kenaikan harga minyak. Tapi, kenaikan harga tersebut tidak dimanfaatkan untuk membangun kemandirian ekonomi dalam negeri. Kebutuhan dalam negeri dipenuhi oleh impor.
Saat harga minyak jatuh, perekonomian Venezuela langsung terpukul. “Harga minyak jatuh, jatuh pulalah ekonomi mereka karena tidak bisa memproduksi sendiri. Terutama kebutuhan pokok,” ungkapnya.
Kondisi Venezuela juga semakin sulit karena dia mendapat sanksi dari Amerika Serikat (AS).
“Kemandirian ekonomi sangat rendah, tak bisa produksi barang, jumlah produksi terbatas, kena embargo AS. Semakin nggak ada barang, yang terjadi harga barang mahal, pemerintah menutup dengan cetak uang, akhirnya inflasi gila-gilaan,” tutupnya.

Sumber: Detik
Akb – rifanfinancindo
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | PUSAT Headunit.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA – Mahfud Md Buka-bukaan soal Calon Pemimpin Jahat

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA –  Mahfud Md pernah menyampaikan imbauan untuk menghindari calon pemimpin jahat. Dia mengimbau warga menggunakan hak pilih demi menghindari pemimpin jahat itu. Anggota BPIP itu akhirnya buka suara soal maksud dari pemimpin jahat.

Lewat akun Twitter-nya, @mohmahfudmd, Mahfud menjelaskan pernyataan ‘pemimpin jahat’ dikutipnya dari salah satu perkataan rohaniwan Katolik, Franz Magnis-Suseno. Dia meminta masyarakat tidak menafsirkan pernyataan ‘pemimpin jahat’ secara liar.

Dikatakannya, sulit mencari pemimpin yang benar-benar baik karena manusia memiliki kelemahan. Meski begitu, masyarakat tetap harus menggunakan hak pilih dalam pemilu.

“Tak perlu tafsir liar. Negara harus berjalan, pemimpin harus ada. Jadi jangan golput, pilihlah 1 dari alternatif-alternatif yang tersedia. Sulit ada pemimpin yang benar-benar baik karena semua manusia pasti ada kelemahannya. Kata Franz Magnis: Bukan untuk mencari yang ideal, tapi untuk menghalangi yang jahat jadi pemimpin,” cuit Mahfud, Selasa (21/8/2018).

Mahfud menyerukan ajakan kepada rakyat agar menggunakan hak pilih untuk menolak yang jahat berkuasa. Saat didesak siapa orang yang dimaksud, dia berkelit dengan menyebut makna pemimpin jahat dalam seruannya itu adalah makna filosofi.

“Itu filosofi saja. Filosofi itu tidak terkait dengan orang tertentu. Siapa orangnya, itu terserah masing-masing,” kata Mahfud di kantor Gubernur DIY, Selasa (21/8/2018).
(nkn/dnu)

Sumber: Detik
Akb – rifanfinancindo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | PUSAT Headunit.