Ruko S.Parman Corner Unit 5 & 6 Jl. S. Parman No. 47A, Semarang 50231 Telp : (024) 850 8868 (Hunting), Fax : (024) 850 886" />

PT.RIFAN FINANCINDO BERJANGKA SEMARANG

Alasan Singapura “Jegal” Amnesty Pajak | PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

pt rifan financindo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

PT Rifan Financindo – Semarang,?Kamis, (15/9/2016), publik Indonesia bereaksi keras atas sikap bank-bank swasta di Singapura yang membeberkan nama-nama nasabah yang mengikuti program pengampunan pajak alias tax amnesty ke kepolisian setempat.

Bahkan sebagian publik Indonesia menilai Singapura secara nyata panik dan berusaha bermanuver menjegal kesuksesan tax amnesty.

Pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam sempat mengatakan bahwa sikap pihak-pihak di Singapura terhadap tax amnesty merupakan hal yang wajar dalam kompetisi pajak.

“Ketika Singapura merespon sedemikian rupa terkait dengan tax amnesty ini menunjukkan bahwa program ini merupakan kebijakan yang tepat dalam rangka mereformasi sistem pajak Indonesia dan dalam rangka menarik modal untuk masuk Indonesia,” kata Darussalam.

Seperti diketahui, Singapura merupakan negara favorit warga negara Indonesia (WNI) menyimpan dananya. Rendahnya pajak di Negeri Singa tersebut menyedot para WNI untuk memarkir harta-hartanya.

Dana wajib pajak Indonesia yang disimpan di Singapura diperkirakan mencapai Rp 3.000 triliun, baik yang telah dilaporkan maupun yang belum dilaporkan.

Jumlah tesebut sekitar 56 persen dari total simpanan yang ada di perbankan Singapura yang mencapai Rp 5.300 triliun.

Dana tersebut dijadikan likuiditas untuk pembangunan di Singapura. Bila seluruh dana WNI yang ada di Singapura bisa ditarik kembali ke Indonesia melalui tax amnesty, maka sistem likuiditas Singapura akan terganggu.

?Kalau likuiditasnya kering, orang akan antri, akan terjadi krisis perbankan yang luar biasa,? kata anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno.

Lantaran hal itulah, Singapura sangat berkepentingan menjaga agar dana-dana para WNI tetap berada di kas bank-bank Singapura.

Pemerintah Indonesia sedang gencar menyosialisasikan kebijakan amnesti pajak bagi para warga negara Indonesia (WNI) yang menyimpan dananya di luar negeri.

Namun, bank-bank besar di Singapura menempuh sejumlah cara untuk menahan pulangnya dana WNI ke Indonesia.

Pertama, bank-bank besar di Singapura rela membayar tarif deklarasi sebesar 4 persen WNI yang mengikuti program amnesti pajak. Namun, hal itu akan dilakukan bila WNI tetap memarkir dananya di Negeri Singa tersebut.

“Itu sudah ditawarkan oleh bank-bank besar Singapura,” kata Ketua Kadin Indonesia Rosal P Roeslani, Jakarta, Kamis (21/7/2016).

Tarif deklarasi dibayar oleh wajib pajak yang ingin memperbaiki Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) melalui program amnesti pajak.

Selama ini, banyak wajib pajak yang dengan sengaja tidak mencantumkan hartanya dengan benar di SPT.

Hal itu dilakukan untuk menghindari pajak tinggi. Di dalam UU Pengampunan Pajak yang beberapa waktu lalu disahkan DPR, tarif deklarasi sebesar 4 persen dari nilai aset.

Kedua, perbankan Singapura menawarkan imbal hasil atau returndeposito yang lebih besar bagi WNI yang tetap memarkir dananya di Singapura.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdaani mengungkapkan hal itu.

Meski begitu, ia menilai upaya perbankan Singapura tersebut sebagai hal yang lumrah.

Sebenarnya, kata dia, upaya menahan dana WNI agar tidak pulang kampung ke Indonesia tidak hanya dilakukan oleh Singapura, tetapi juga sejumlah negara lain.

Namun, Haryadi menilai otoritas keuangan di Singapura lebih agresif menawarkan insentif kepada WNI untuk lebih memilih memarkir dananya di Negeri Singa tersebut.

Upaya perbankan Singapura dinilai sebagian pihak sebagai hal yang wajar. Sebab, dana besar yang ada di bank-bank Singapura bisa menjadi likuiditas yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dengan likuiditas yang melimpah, pembangunan infrastruktur bisa berjalan dengan pesat.

Kementerian Keuangan mencatat ada sekitar 6.519 WNI yang menyimpan dananya di luar negeri.

Jika kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty diterapkan, ada potensi penerimaan negara sebesar Rp 180 triliun.

Sementara itu, potensi dana repatriasi atau dana yang masuk ke Indonesia diprediksi mencapai Rp 1.000 triliun hingga 1 April 2017.