Ruko S.Parman Corner Unit 5 & 6 Jl. S. Parman No. 47A, Semarang 50231 Telp : (024) 850 8868 (Hunting), Fax : (024) 850 886" />

PT.RIFAN FINANCINDO BERJANGKA SEMARANG

  • GOLD

“Experience Based Marketing”, Cara Anies-Sandi Pasarkan Rumah DP 0 Rupiah

4016115867PT RIFAN FINANCIDO BERJANGKA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan peletakan batu pertama proyek pembangunan rumah DP 0 rupiah yang tahap awalnya dilakukan di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Kamis (18/1/2018).

Dalam tahap awal tersebut, akan dibangun 703 unit hunian yang terdiri dari 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Proyek tersebut dibangun di atas lahan seluas 1,4 hektar.

Ada sejumlah syarat untuk memiliki hunian murah besutan Anies dan wakilnya, Sandiaga Uno tersebut.

Rumah DP 0 rupiah hanya untuk warga ber-KTP DKI, penghasilan di bawah Rp 7 juta dengan penghasilan minimal upah minimal provinsi (UMP), sudah menikah dan belum pernah memiliki rumah sebelumnya yang dibuktikan dengan surat keterangan lurah setempat.

Anies telah mengumumkan harga unit-unit hunian tersebut. Harga per unit untuk yang tipe 36 yakni Rp 320 juta, sedangkan tipe 21 harganya Rp 185 juta.

Belum ada rincian detail mengenai besaran dan aturan cicilan program rumah DP 0 rupiah tersebut. Kata Anies, pihaknya masih menunggu terbentuknya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada April mendatang untuk merumuskan hal-hal tersebut.

Anies-Sandi punya cara sendiri untuk memasarkan hunian DP 0 rupiah itu. Pemasaran dilakukan tanpa menggunakan brosur. Cara ini disebut Sandi sebagai experience based marketing.

Membangun “show unit”

Sandi mengatakan, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan show unit atau rumah contoh program DP 0 rupiah di lokasi pembangunan di kawasan Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Tujuannya yakni agar warga bisa melihat terlebih dahulu bentuk rumah tersebut sebelum memutuskan untuk membeli.

“Sekarang ada show unit (rumah DP 0), masyarakat bisa melihat dulu (bentuknya), bisa milih-milih, bisa mulai ngitung-ngitung,” ujar Sandiaga di Gedung Dinas Perhubungan DKI, Cideng, Jakarta Pusat, Jumat (19/1/2018).

Sandiaga menyampaikan, show unit itu merupakan cara Pemprov DKI memasarkan rumah vertikal dengan DP 0 rupiah. Harapannya, warga bisa merasakan langsung bentuk dan kondisi rumah tersebut.

Kompas.com menyambangi show unit tersebut pada Sabtu (20/1/2018). Show unit tersebut terletak di dalam bangunan semi permanen yang digunakan sebagai kantor pemasaran.

Kantor pemasaran dibuka setiap hari. Pada Senin hingga Jumat, kantor pemasaran buka pukul 09.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu kantor pemasaran hanya buka hingga pukul 12.00 WIB.

Show unit yang tersedia di kantor pemasaran tersebut merupakan gambaran unit hunian tipe 36. Ruangan tersebut terdiri dari dua kamar tidur, kamar mandi, dapur dan ruang keluarga.

Setiap ruangan dalam show unit tersebut dilengkapi dengan berbagai perabotan cantik yang membuat unit hunian tersebut terkesan mewah layaknya apartemen.

Sabtu lalu, sejumlah warga berbondong-bondong menyambangi kantor pemasaran Klapa Village dan menanyakan berbagai informasi terkait program tersebut.

Ada sejumlah warga yang telah membawa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) hingga KK (kartu keluarga) dengan harapan dapat langsung mendaftar pada program tersebut. Petugas informasi pun menjelaskan bahwa pendaftaran rumah DP 0 belum dimulai.

Program rumah DP 0 merupakan salah satu janji Anies-Sandi di masa kampanye. Anies dan Sandi mengaku bahagia karena salah satu program yang menjadi sorotan warga ini telah mulai direalisasikan.

Sumber: kompas.com

Ini Syarat Ikut Program Rumah DP 0 Rupiah

2850814525PT RIFAN FINANCIDO BERJANGKA – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan menjelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi warga untuk dapat mengikuti program rumah DP 0 rupiah.

“Program ini untuk warga DKI, yang ber-KTP DKI,” ujar Agustino saat dihubungi, Kamis (18/1/2018).

Ia melanjutkan, syarat kedua dan ketiga adalah warga tersebut sudah menikah dan belum memiliki rumah.

“Nanti ada syarat melampirkan surat keterangan dari lurah setempat yang menyatakan warga tersebut belum pernah memiliki rumah,” kata dia.

Persyaratan berikutnya, warga tersebut harus berpenghasilan di bawah Rp 7 juta dan minimal memiliki gaji sesuai upah minimum provinsi (UMP DKI).

“Kalau gajinya tidak UMP, bagaimana mau nyicil,” katanya.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan rumah DP (down payment) 0 rupiah.

Groundbreaking dilakukan di kawasan Klapa Village, Jalan H. Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kawasan ini terletak di samping Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Kelapa.

Acara ini menjadi pertanda dimulainya program yang telah menjadi janji Anies dan wakilnya, Sandiaga Uno sejak masa kampanye Pilkada 2017 lalu.

Pada tahap awal, akan dibangun 703 unit hunian yang terdiri dari 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Harga per unitnya untuk yang tipe 36 adalah Rp 320 juta, tipe 21 harganya Rp 185 juta.

Sumber: kompas.com

Penjelasan Kapolri soal Anggotanya yang Boleh Kembali ke Polri jika Gagal Pilkada

3671391619PT RIFAN FINANCIDO BERJANGKA – Pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjadi sorotan publik. Di berbagai media massa Tito diberitakan mengatakan bahwa personel kepolisian yang gagal Pilkada serentak 2018, bisa kembali lagi ke institusi Polri.

Kepada Kompas.com, Tito pun membantah isi sejumlah pemberitaan itu.

Ia meluruskan bahwa personel polisi yang kalah di dalam pemungutan suara Pilkada, tidak boleh kembali lagi ke institusi Polri karena sudah pensiun dini.

Berikut wawancara khusus yang dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1/2018) :

Q : Pernyataan Bapak soal polisi yang gagal Pilkada bisa kembali lagi ke institusi Polri menjadi kontroversi. Apakah benar Bapak mengatakan seperti itu?

A: Itu kan yang saya sampaikan pada saat di Kemendagri. Itu adalah doorstop. Di doorstop itu, apa yang saya sampaikan dengan apa yang dituliskan, terutama di judul, ada beberapa media yang menulis judulnya salah, di dalamnya juga salah. Ada juga yang menulis judulnya salah, isinya ada benarnya dengan apa yang saya sampaikan.

Judulnya itu saya enggak nyaman betul, judulnya, “Kapolri : Polisi yang kalah pilkada, seolah-olah setelah dia bertanding, setelah ditetapkan kalah, misalnya di bulan Juni/Juli, setelah itu dia ditarik ke polisi lagi, no!”

Dia sudah pensiun di bulan Februari ketika penetapan. Begitu dia pensiun, maka dia tidak boleh kembali lagi ke polisi.

Q : Lantas, apa sebenarnya yang Bapak ingin utarakan saat itu?

A : Yang saya sampaikan saat itu adalah…ada pertanyaan, bagaimana dengan anggota-anggota Polri kalau seandainya mereka nanti kalah dalam Pilkada, apakah boleh kembali ke polisi?

Nah yang saya sampaikan, mereka sekarang sudah mengajukan pensiun dini dan itu merupakan persyaratan untuk pencalonan.

Ingat, ada tahap pendaftaran, ada tahap penetapan, ada tahap kampanye dan lain-lain, tahapan intinya itu. Setelah itu ada pemungutan suara, ada penghitungan suara, lalu ada penetapan pemenang.

Kalau di tahap pendaftaran, mereka wajib untuk membuat permintaan mengundurkan diri. Wajib. Karena itu jadi persyaratan dari KPUD. Saat itu dia belum pensiun, tapi sedang proses pensiun.

Nanti pada tahap penetapan pasangan calon, syarat-syaratnya dia diterima atau tidak, verifikasi, barulah ditetapkan lolos sebagai pasangan calon, atau tidak lolos.

Kalau mereka yang sudah enggak lolos ingin kembali ke kepolisian. Artinya kan proses sedang berjalan nih pensiun dininya, bisa saja, tidak ada larangan untuk mereka kembali ke polisi, diterima, karena mereka belum pensiun. Proses pensiunnya bisa kita setop. Karena dia ingin mengabdikan diri.

Tapi itu pun kembali lagi kepada yang bersangkutan, mau enggak? Kalau dia memang mau lanjut pensiun dini, kita juga akan teruskan proses pensiun dininya. Tapi tidak ada larangan yang menyatakan Polri harus menolak mereka. Karena mereka memang belum pensiun. Baru proses.

Kemudian, kalau nanti sudah ditetapkan sebagai pasangan calon diterima dia untuk menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, maka Polri langsung mengeluarkan pensiun dini. Nah sudah pensiun dini, mereka bebas, Polri juga netral, dia sebagai orang biasa, bukan polisi lagi.

Kalau dalam pertandingan itu nanti, dalam pemungutan suara dan penetapan pemenang dia kalah, mau kembali ke polisi, ya enggak bisa. Karena dia sudah pensiun. Itu yang tolong dipahami.

Q : Bukankah seharusnya seorang polisi harus dinyatakan pensiun terlebih dahulu sebelum mendaftarkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah di KPU?

A : Ada memang beberapa yang menyampaikan bahwa ada UU Pilkada menyatakan pensiun itu dilangsungkan setelah adanya penetapan pasangan calon. Itu di UU Pilkada. Sementara UU Polri menyatakan Polri tidak berpolitik ketika masih dinas.

Ada yang mengatakan pada waktu mencalonkan itu sudah berpolitik. Itu kan interpretasi mereka.

Kalau kami berpendapat bahwa waktu mencalonkan itu, namanya dia ingin, baru usaha, dia belum bermain politik. Ketika dia sudah ditetapkan sebagai pasangan calon, baru di situlah dia berpolitik praktis.

Q : Pasal 28 ayat (1) UU Polri itu menyatakan Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Bukankah mendaftarkan diri ke KPU itu adalah bentuk politik praktis?

A : Iya, iya itu kan pro kontra. Tapi kami kan punya pendapat sendiri. Orang boleh berpendapat lain, silahkan saja namanya beda pendapat.

Karena di dalam bahasa (UU Polri) itu enggak tegas bahwa ketika mencalonkan diri, maka itu adalah politik praktis. Ketika mencalonkan, dia harus sudah dalam keadaan pensiun, enggak ada. Yang ada adalah proses dia mengajukan pensiun.

Sehingga bagi Polri, kita tidak menghalangi hak politik dari anggota. Tapi dia wajib untuk menyampaikan pengunduran diri.

Nah bagi Polri, kalau dia sudah ditetapkan sebagai pasangan calon, berarti dia memang sudah akan bertanding di politik praktis, kita pensiunkan dia.

Kalau dia nanti kalah dalam Pilkada bulan Juni nanti, dia mau masuk ke polisi, lagi ya enggak bisa, sudah pensiun. Karena di Februari (penetapan pasangan calon) dia sudah pensiun.

Kecuali kalau (dalam UU Polri) eksplisit dikatakan bahwa anggota TNI/Polri ketika mendaftarkan diri, sudah dalam keadaan pensiun. Itu baru jelas. Yang ada saat ini adalah dia harus mengajukan pensiun dan kami baru anggap politik praktis itu ketika sudah dimulai terjadi ketika dia ditetapkan sebagai pasangan calon.

Ke depannya kita kan apapun juga tidak perlu alergi dengan polisi. Ini juga kader bangsa juga. Sama banyak yang pintar, yang sekolah di luar negeri, pengalamannya Kapolda berkali-kali, kepemimpinannya bagus. Nah kader-kader ini jangan ditutup.

Seandainya mereka memang ingin mengabdikan dirinya sebagai kepala daerah/ wakil kepala daerah, tentu dia akan berhitung juga. Kalau seandainya saya belum diterima saja sudah harus pensiun, semua mungkin enggak ada yang mau lagi nantinya.

Sumber: kompas.com

Menggiurkan, Ini Besaran Gaji dan Tunjangan Pilot di Indonesia

PT RIFAN FINANCIDO BERJANGKA – Kesempatan terbang menjelajah dunia dengan berbagai fasilitas, membuat profesi pilot tidak pernah kehilangan pesonanya di mata masyarakat.

Tidak dapat dimungkiri bahwa pilot saat ini merupakan salah satu profesi “elit” di Indonesia yang lekat dengan imej pendapatan tinggi serta fasilitas yang diperoleh. Lantas seberapa menjanjikankah profesi komandan burung besi tersebut?

Pendapatan pilot Indonesia secara rata-rata penghasilan berkisar antara Rp 40 juta hingga 50 juta per bulan. Adapun penghasilan untuk pilot pemula yang baru mengantongi lisensi CPL (Commercial Pilot License) berkisar Rp 30 jutaan per bulan.

Mengutip keterangan manajemen Garuda Indonesia, bahkan di maskapai ini penghasilan profesi pilot junior untuk tahun-tahun pertama dapat menyentuh nominal Rp 60 jutaan.

Komponen pendapatan tersebut biasanya terdiri dari gaji plus allowance lainnya dan akan bertambah pendapatannya seiring dengan bertambahnya masa kerja dan jam terbang.

Pundi-pundi pilot juga semakin menebal pada saat menjadi pilot senior. Seorang captain senior di maskapai bintang lima seperti Garuda dapat memiliki penghasilan atau take home pay sekitar Rp 100 jutaan lebih sampai Rp 150 jutaan.

Capaian pendapatan tersebut belum termasuk benefit noncash lainnya seperti tunjangan kesehatan, asuransi personal, lost of flying licence, iuran pensiun, BPJS, Kesehatan Pensiun, Penghargaan Masa Kerja dan Penghargaan Pensiun yang bervariasi di tiap maskapai.

Profesi pilot dibekali dengan berbagai proteksi dan fasilitas jaminan karir yang beragam mulai dari jaminan kesehatan bagi yang bersangkutan dan keluarganya, jaminan kecelakaan, bahkan jaminan profesi jika terjadi sesuatu yang mengakibatkan hilangnya lisensi terbang.

Pilot juga mendapatkan jaminan kesehatan dengan kategori di atas rata-rata. Jaminan tersebut bisa meng-cover tindakan operasi. Bahkan operasi sakit jantung sampai pasang ring dapat di-cover. Jaminan lainnya juga diberikan apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan pilot cacat tetap atau meninggal dunia.

Fasilitas lain yang dimiliki pilot adalah layanan antar jemput dari dan ke bandara hingga fasilitas konsesi berupa tiket penerbangan bagi pilot dan keluarga yang lumrah ditemui pada pegawai maskapai penerbangan.

Seorang pegawai berhak mendapatkan konsesi tiket atau jatah tiket terbang dengan biaya free ataupun potongan harga dibawah harga normal tiket penerbangan untuk seluruh rute penerbangan yang dilayani maskapai tersebut.

Pesawat Boeing 737 MAX 8 telah dioperasionalkan oleh Garuda Indonesia, di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (7/1/2018).
Pesawat Boeing 737 MAX 8 telah dioperasionalkan oleh Garuda Indonesia, di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (7/1/2018). (ARSIP GARUDA INDONESIA)

Karir dan Kompleksitas Beban Kerja

Fasilitas dan range pendapatan yang tinggi tersebut tentunya juga berbanding lurus dengan beban kerja seorang pilot. Bahkan profesi pilot ini termasuk dalam profesi yang rentan terhadap tingkat stress yang tinggi.

Seorang pilot dituntut memiliki sense of accuracy yang baik dalam mengoperasikan pesawat. Mampu bekerja dalam tekanan khususnya dalam kondisi-kondisi tertentu terkait kondisi teknis operasional penerbangan yang membutuhkan keputusan cepat.

Selain itu jam kerja pilot yang berbeda dengan jam kerja pegawai darat pada umumnya mengharuskan pilot lebih banyak menghabiskan waktu di udara.

“Jadi seorang pilot itu selain harus mengorbankan waktunya, juga harus membuang jauh permasalahannya dengan keluarga atau teman. Mereka harus berkonsentrasi secara penuh saat mengemudikan pesawat. Hal itu cukup sulit,” tutur Alif, salah seorang flight instructor di Nusa Flying International School baru-baru ini.

Lebih lanjut, Alif menambahkan bahwa hampir semua pilot mengalami tingkat stres tertinggi saat hendak melakukan proses landing.

Saat landing, pilot membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Ia harus menjaga kecepatan laju pesawat, menyesuaikan titik luncur yang diarahkan, membaca cuaca, hingga harus memikirkan apakah bahan bakar pesawat masih cukup atau tidak.

Semua harus berada dalam pantauan sang pilot. Karenanya, proses landing menjadi salah satu bagian paling menegangkan sekaligus membuat stres para pilot.

“Kalau hanya terbang, semua orang itu bisa terbang. Tapi seorang pilot akan memberikan sebuah penerbangan yang aman dan memuaskan semua penumpang yang tidak bisa dilakukan sembarangan. Segala sesuatunya harus sesuai dengan prosedur, kita tahu ini pesawat sedang berada di mana, dan mendarat di mana, itu memang hanya pilot yang bisa,” jelas Alif.

Seorang pilot juga dituntut mampu menjaga kebugaran. Terkaithal ini, International Civil Aviation Organization (ICAO) Council menetapkannya dalam International Standard and Recommended Practices atau yang biasa disebut dengan SARPs. ICAO menekankan pentingnya keadaan penerbang atau pilot yang bebas dari kelelahan.

Indonesia juga telah menerapkan batasan jam terbang untuk pilot, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 28 Tahun 2013. Dalam bagian lampiran Permen ini disebutkan seorang pilot dan kopilot dilarang terbang secara berturut-turut lebih dari 9 jam dalam satu hari. Durasi 9 jam ini mirip-mirip dengan waktu kerja orang kantoran.

Ilustrasi pilot
Ilustrasi pilot(dok Garuda Indonesia)

Daya Serap Industri yang Belum Maksimal

Belum lama ini, Ikatan Pilot Indonesia (IPI) menyoroti tentang masih banyaknya pilot di Indonesia yang menganggur.

“Pilot menganggur itu lulusan sekolah pilot yang masih belum kerja. Di Indonesia, ada 26 sekolah pilot dan kurang-lebih ada sekitar 556 lulusan (data sebelumnya 1.200 orang) belum kerja,” kata Ketua IPI, Capt. Rama Noya.

Hal tersebut juga diamini oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang menyatakan bahwa banyaknya pilot Indonesia yang menganggur.

Salah satunya disebabkan oleh banyaknya sekolah penerbangan sehingga mencetak lulusan yang tidak terserap dengan baik.

Salah satu yang disorot oleh Menhub mengenai banyaknya pilot Indonesia yang menganggur karena para pilot pemula sungkan mengeluarkan keringat dan menolak bekerja pada rute penerbangan perintis.

“Pilot kita maunya langsung naik Jet, maunya Boeing 737, langsung ATR. Suruh pakai baling-baling ke Papua, enggak mau,” ujarnya Menhub.

Menhub lantas menegaskan akan segera menindaklanjut tren pengangguran pilot ini.

“Kami akan mengambil langkah-langkah taktikal. Langkah pertama adalah mencari solusi bagi 1.200 (pilot) yang menganggur ini,” kata Menhub.

Menhub juga telah menugaskan Dirjen Perhubungan Udara dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk menyeleksi, dari mereka yang menganggur untuk kembali dididik untuk mendapatkan yang terbaik. “Setelah dididik, mereka ada yang terbaik. Ini kami berikan kepada industri,” lanjut Menhub.

“Saya sudah punya konsep, nanti disampaikan ke Dirjen Perhubungan Udara. Jadi bagi mereka yang sudah lulus, kami magangkan ke maskapai-maskapai. Artinya, mereka tidak digaji penuh, tetapi mereka bisa standby,” tukas dia.

Sumber: kompas.com

Tolak Damai, Kubu Sudding Bakal Gelar Munaslub Lengserkan Oesman Sapta

3710138509PT RIFAN FINANCIDO BERJANGKA – Partai Hanura kubu Syarifudin Sudding menolak untuk melakukan konsolidasi dan berdamai dengan kubu Oesman Sapta Odang (OSO).

Kubu ini akan segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk memilih ketua umum pengganti OSO.

“Dalam waktu dekat kita akan selenggarakan Munaslub. Paling lambat seminggu kedepan,” kata Wakil Sekjen Partai Hanura Dadang Rusdiana kepada Kompas.com, Selasa (16/1/2018).

Kubu Sudding sebelumnya sudah memberhentikan OSO dari posisi Ketum Hanura. Sebaliknya, OSO yang didukung loyalisnya juga memecat Sudding dari posisi sekjen partai.

Namun, Dadang menegaskan bahwa kubunya lah yang memiliki kekuatan untuk melakukan pemberhentian dan Munaslub karena didukung oleh 27 DPD dan lebih dari 400 DPC.

“Maka kemampuan untuk melakukan ada di kita, bukan di Pak OSO,” kata dia.

Dadang mengatakan, setelah Munaslub terlaksana dan terpilih ketua umum definitif, maka partainya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ia berharap surat keputusan Menkumham yang baru bisa segera terbit sehingga kepengurusan yang baru bisa diakui oleh KPU untuk mengikuti Pilkada serentak 2018 dan pilpres 2019.

Soal kubu OSO yang berharap ada konsolidasi menyikapi konflik internal ini, Dadang menegaskan, justru pemberhentian OSO sebagai ketum itu adalah bagian dari konsolidasi.

Sebab, kata dia, Hanura tidak mungkin meningkatkan elektabilitas dengan kondisi kepemimimpinan yang kemampuannya hanya satu yaitu menebar ancaman pecat memecat ke DPD dan DPC.

Maka atas dasar itu, DPD meminta DPP memberhentikan OSO sesuai Pasal 16 ayat 1 ART.

“Berangkat dari pemberhentian OSO sebagai Ketum maka ruang untuk meningkatkan soliditas dan elektabilitas akan semakin tinggi,” ucap Dadang.

Dadang memastikan nantinya loyalis OSO tidak disingkirkan selama menunjukan kekompakan dan loyalitas terhadap Dewan Pembina, Keputusan Partai serta AD/ART.

Dadang mengakui salah satu penyebab dipecatnya OSO adalah terkait permasalahan mahar politik. Namun ia enggan menjelaskan detil permasalahannya.

“Salah satunya (mahar politik), secara rinci biar Dewan Kehormatan yang akan mengungkapnya. Banyak pengambilan keputusan yang dilakukan semena-mana, tidak mengacu pada AD/ART,” kata dia.

Sumber: kompas.com